TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menggelar forum perangkat daerah sekretariat Provinsi Bali tahun 2019.
Anggota Kelompok Ahli Bidang Hukum Pemprov Bali, sekaligus Dekan FH Unud, I Made Arya Utama menjelaskan, forum tersebut merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Bali, untuk menentukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020.
“Untuk RKPD tahun 2020 sejak awal 2019 ini sudah direncanakan,” kata Prof. Arya saat ditemui pada sela-sela forum di Kantor Bappeda dan Litbang Provinsi Bali, Senin (25/2/2019).
Baca: Dua Bupati Belajar Pelayanan Publik ke Banyuwangi
Baca: Dua Kali Absen Nyanyikan Anthem Rasa Bangga bersama Fans di Dipta, Teco Tegaskan Hal Ini
Sambungnya, dalam RKPD 2020 terdapat skala prioritas, dimana inti program-program yang akan dilaksanakan sudah dikunci untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dan pelestarian alam Bali, sesuai visi Gubernur Bali ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.
“Tujuan terakhir adalah apa benar bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Inilah sebagai indikator pengunci terhadap program-program yang akan dilaksanakan Pemprov,” terangnya.
Selanjutnya setelah digelar Forum Perangkat Daerah ini, akan diperbesar lagi menjadi forum Musrenbang Pemerintah Provinsi Bali, yang rencananya digelar pada April 2019 mendatang.
Baca: Pangdam Udayana Tegaskan Anggota Netral Saat Pemilu
Baca: Pupuk Rasa Bangga dan Solid Menjadi Komunitas Honda pada Gelaran Honda Bikers Camp 2019
“Bulan ini juga sedang digelar Musrenbang dari tingkat desa untuk mencari apa yang memang dibutuhkan, sehingga dalam perencanaannya nanti begitu dieksekusi tahun 2020, memang betul dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, forum tersebut juga berfungsi sebagai ‘snow ball method’, atau dari kecil terus membesar, dari forum kecil ke forum yang lebih besar dengan tolok ukurnya menuju visi misi Gubernur.
Adapun pembangunan Bali saat ini lebih ke arah pembangunan SDM sehingga hal itulah yang menjadi ujung tombaknya, sedangkan yang lain hanya sebagai pendukung.
Baca: Penumpang China Airlines Bawa Ratusan Amunisi di Bandara Juanda, Begini Tanggapan Ditjen Hubud
Baca: Meriahnya HUT Islamic School Harapan Mulia 2019, Ada Penampilan Opick & Dik Doang
“Saya sependapat kalau misalnya hanya infrastruktur saja yang canggih, misalnya teknologi komputer di era 4.0, tetapi kalau manusianya tidak bisa menggunakan kan sama juga. Di sini harus diseimbangkan nilainya karena kita menghadapi era globalisasi,” paparnya.
Sedangkan program-program unggulan yang lebih detail belum bisa disampaikan karena saat ini sedang dalam masa konsultasi di Kementerian Dalam Negeri RI.
“Kalau sudah ditetapkan, baru itu menjadi produk legal sehingga bisa dipublikasikan,” imbuhnya.
Baca: Beton Setinggi 3 Meter Tiba-tiba Runtuh, Nyoman Waadi Tewas Mengenaskan, Begini Kronologinya
Baca: Ferdinand Hutahaean Sebut 3 Wanita yang Diduga Kampanye Hitam di Karawang Adalah Relawan Pepes
Ia berharap dengan adanya perencanaan yang matang, tidak akan ada program yang tumpang tindih antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga segala pembangunan infrastruktur menjadi tepat sasaran.
“Seperti di Bali ada program tidak semua menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, seperti jalan. Ada jalan nasional, provinsi dan kabupaten. Ada skala prioritas karena anggaran terbatas, sehingga harus dipikirkan hal mana yang harus didahulukan,” tuturnya. (*)
Baca Lagi kalo ga lengkap berita nya http://bali.tribunnews.com/2019/02/25/sdm-pelestarian-alam-prioritasrkpd-2020-infrastruktur-canggih-harus-didukung-kualitas-sdm
No comments:
Post a Comment